Screenshot (921)KORUPSI KOMUNIKASI

Oleh: Bambang Sukma Wijaya

Secara sederhana, komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Pesan tersebut membawa muatan makna dari pengirim kepada penerima melalui suatu medium tertentu. Makna tersebut ‘dibaca’ oleh penerima kemudian diresponi dalam bentuk tindakan komunikasi berikutnya. Jadi komunikasi adalah proses berbagi dan menciptakan makna secara simultan melalui interaksi simbolik manusia. Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka (West & Turner, 2007).

Sebagai sebuah proses, komunikasi bersifat berkesinambungan, dinamis dan kompleks. Proses penciptaan dan penginterpretasian makna berlangsung terus-menerus. Dalam proses tersebut, makna pun dimanfaatkan sesuai kebutuhan para pelaku komunikasi. Menurut Ronald B. Adler (2006) dalam bukunya Looking Out, Looking In, kebutuhan akan komunikasi dapat berupa physical needs yang berkaitan dengan kesehatan baik badan maupun jiwa, identity needs yang berkaitan dengan pendefinisian dan pengungkapan diri untuk membentuk suatu identitas atau bayangan tertentu di benak orang lain mengenai siapa diri kita, social needs yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain seperti kesenangan, kasih sayang, persahabatan, pengakuan, pelarian dari tekanan, relaksasi dan kontrol. Di samping itu, kebutuhan akan komunikasi juga dapat didorong oleh practical goals atau instrumental goals, yakni berkomunikasi untuk tujuan praktis tertentu, misalnya membuat orang lain bersikap dan berperilaku seperti yang kita inginkan.

Berangkat dari berbagai kebutuhan yang memotivasi serta tujuan dari komunikasi tersebut, maka pengelolaan makna pun menjadi penting untuk dicermati terkait dengan faktor etika, termasuk mencermati kemungkinan adanya indikasi unsur korupsi di dalamnya, karena terkadang seseorang “menggunakan segala macam cara” untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ambil contoh, ketika seorang kandidat pemimpin politik yang merupakan incumbent, dalam upayanya memenuhi identity needs dan instrumental goals melakukan tindakan koruptif dengan memanipulasi data mengenai prestasi dan track record-nya, atau mengklaim yang bukan merupakan prestasinya lalu disampaikan kepada publik sebagai upayanya untuk memengaruhi calon pemilih dalam keputusan pemilihan.

Contoh lain sebuah iklan produk yang menggunakan testimonial seorang public figure di mana sebenarnya public figure tersebut belum pernah atau baru menggunakan produk tersebut namun dalam testimonialnya mengaku telah lama menggunakan produk tersebut, tentunya merupakan tindakan yang dapat diindikasikan sebagai korupsi, karena merampok dan melecehkan hak publik untuk mendapatkan kebenaran pesan dengan memanfaatkan wewenang (ekonomis) yang dimilikinya melalui pembayaran media. Salah satu pula yang paling sering dilakukan adalah korupsi jurnalistik dan media, di antaranya dalam bentuk berita yang telah ditumpangi “pesan sponsor” sebuah partai atau kandidat politik sehingga seolah-olah berita tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang benar yakni obyektif, berimbang dan faktual, namun sesungguhnya sangat partisan.

Dalam konteks komunikasi antarpribadi pun komunikasi yang koruptif dapat terjadi. Seorang pria yang ingin memenuhi social needs-nya, untuk mendapatkan kasih sayang wanita yang disukainya ‘memermak’ dirinya sedemikian rupa dalam bentuk sikap, penampilan dan informasi-informasi pada setiap kata yang diucapkannya sehingga membentuk kesan dan persepsi tertentu mengenai dirinya sesuai yang diharapkan wanita tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan yang oleh Erving Goffman (1956) disebut sebagai impression management dalam presentation of self. Impression management adalah menciptakan sebuah citra positif mengenai diri seseorang untuk memengaruhi persepsi orang lain.

Impression management ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk membangun reputasi dan kredibilitasnya di mata publik. Dalam upaya pencitraan tersebut, tak ayal tindakan-tindakan koruptif dapat terjadi, misalnya sebuah perusahaan yang ingin membangun citra positif melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dapat saja melakukan kegiatan fiktif melalui setting tertentu lalu dituliskan dalam laporan tahunan bahwa telah melakukan kegiatan CSR, atau melakukan kegiatan parsial CSR seadanya namun diklaim dan dikesankan seolah-olah telah melakukan kegiatan CSR yang sangat penting bagi komunitas, padahal komunitas hanya merasakan sesaat sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan kehidupan mereka.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan koruptif dalam komunikasi paling sering berpeluang terjadi pada komunikasi persuasif dan komunikasi pencitraan, dan dilakukan baik oleh suatu individu maupun institusi atau bersama-sama dalam suatu komunitas industrial, seperti antara industri media dan industri periklanan atau korporasi, industri media dan suatu entitas politik.

Dapat dijelaskan pula bahwa tindakan koruptif dalam komunikasi tidak saja muncul dalam bentuk kebohongan atau manipulasi kebenaran dalam proses pemaknaan pesan komunikasi, namun juga dapat berupa kebenaran yang dibesar-besarkan atau penggelembungan makna seperti kasus CSR di atas. Tindakan koruptif lain adalah pemanfaatan fasilitas publik sebagai alat maupun pesan komunikasi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Di samping itu, penyuapan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan testimonial dalam proses impression management maupun impression laundering (pencucian kesan) yaitu membersihkan kesan dan persepsi buruk mengenai seseorang atau lembaga melalui komunikasi yang intensif, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan komunikasi yang koruptif.

Menurut Klitgaard (1998, dalam Myint, 2000) terciptanya sebuah korupsi dapat dirumuskan sebagai: C = R + D – A, di mana C adalah corruption, R adalah economic rent, D adalah discretionary powers dan A adalah accountable. Dalam konteks korupsi dalam komunikasi, penulis merumuskan tingkat Koruptivitas Komunikasi sebagai berikut:

C = N + P° –  Ar (Cs + R)

Di mana:

C = the Corruptness of Communications

N = Communication Needs (physical, identity, social, instrumental goals)

P = Power (kuasa subyek, kekuatan dan/ atau wewenang dalam mengatur makna pesan)

O = Opportunity (kesempatan untuk korupsi)

Cs = Conscience (hati nurani subyek)

Ar = Audience Rights (kesadaran terhadap hak publik/ khalayak penerima pesan)

R = Moral Responsibility (tanggung jawab moral subyek)

Dari rumus tersebut diketahui bahwa korupsi dalam komunikasi (C) terjadi karena adanya kebutuhan, kepentingan, hasrat, politik atau tujuan tertentu dari sebuah komunikasi (N) yang ditunjang oleh kekuasaan, kekuatan dan/ atau wewenang yang dimiliki komunikator dalam mengatur makna pesan (P), dan kekuasaan ini digerakkan/ dipengaruhi oleh besarnya kesempatan (O) –semakin besar kesempatan yang ada maka power-nya pun semakin besar, kemudian mengurangi hak publik atau khalayak (Ar) untuk menerima pesan secara benar dan utuh sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif yang mengacu pada kaidah kebenaran berdasarkan hati nurani (Cs) dan tanggung jawab moral (R). Jadi semakin besar unsur N, P dan O, maka semakin tinggi tingkat koruptivitas sebuah komunikasi. Begitu pula semakin besar nilai Ar, Cs dan R, maka semakin rendah tingkat koruptivitas sebuah komunikasi.

Sebagai contoh, seorang selebriti pemilik media yang memiliki kebutuhan komunikatif untuk mengonstruk identitas tertentu mengenai dirinya sehingga terbentuk citra yang baik, tentu memiliki kekuasaan untuk mengatur makna pesan sesuai yang diinginkan (diagendakan) pada media tersebut. Ditunjang oleh besarnya kesempatan karena tidak adanya regulasi pemerintah yang mengatur pemanfaatan media untuk kepentingan pribadi pemilik media, maka tingkat koruptivitas komunikasi selebriti tersebut berpotensi tinggi. Apalagi jika tanggung jawab moral dan hati nuraninya kecil dalam menyadari kemungkinan upayanya itu dapat mengurangi hak publik untuk menerima kebenaran dan keutuhan pesan, maka tingkat koruptivitas komunikasinya pun semakin tinggi.

Demikian pula di dunia akademik, di mana seorang akademisi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan intelektual untuk mengatur makna pesan, ditunjang terbatasnya pengawasan sehingga kesempatan terbuka lebar, maka akademisi tersebut berpotensi besar melakukan tindakan korupsi komunikasi untuk memenuhi kebutuhan identitas (pencitraan), instrumental (jenjang kepangkatan) maupun pengakuan sosial atas prestasi dan reputasinya. Tingkat koruptivitas komunikasinya akan meningkat jika tanggung jawab moral dan kesadaran nuraninya kecil untuk tidak mengurangi hak publik dalam menerima kebenaran dan keutuhan makna pesan yang disampaikannya lewat suatu peristiwa komunikasi, misalnya dalam penulisan karya ilmiah atau dalam kegiatan perkuliahan.

Dengan demikian, maka dapat didefinisikan bahwa korupsi komunikasi adalah “perbuatan atau peristiwa dalam proses komunikasi yang mengurangi hak audiens atau khalayak dalam menerima pesan secara utuh dan benar sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif dengan memanfaatkan kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimiliki”. ‘Fakta normatif’ yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah fakta obyektif, kasat mata atau dapat diukur atau dibuktikan, sedangkan ‘fakta kontemplatif’ adalah fakta yang bersifat subyektif dari komunikator, yang belum tentu dapat dibuktikan secara kasat mata, namun komunikator dapat merasakannya berdasarkan dialog nuranif yang jujur dan transparan.

Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam komunikasi yang koruptif, komunikator selalu menggunakan kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimilikinya, baik kewenangan politik, bisnis, professional, personal maupun kewenangan atau kekuasaan lain untuk memenuhi kebutuhan atau mewujudkan tujuan komunikasinya. Dalam korupsi komunikasi, komunikator juga selalu mengambil paksa atau sepihak hak-hak publik, khalayak, komunikan atau penerima pesan untuk menerima pesan secara utuh dan benar sesuai fakta. ‘Secara utuh dan benar’ di sini memberi implikasi makna bahwa dalam korupsi komunikasi, bisa jadi pesannya memang sengaja tidak diutuhkan atau kebenarannya ditiadakan sebagian maupun seluruhnya, atau, cara penyampaian pesannya yang tidak benar, misalnya dalam hal pemanfaatan media atau penggunaan fasilitas publik untuk tujuan komunikasi pribadi atau kelompok.

Persoalan yang tak dapat dikesampingkan dalam perspektif etika adalah standar kebenaran itu sendiri yang cenderung relatif.  Beda konteks, beda standar dan konsep kebenaran. Konsep kebenaran dalam periklanan misalnya yang bersifat persuasif, tentu berbeda dengan konsep kebenaran dalam pemberitaan (jurnalistik) yang bersifat informatif.

Ketika sebuah iklan menyampaikan pesan produk, kreator harus memanfaatkan waktu dan ruang yang minimal semaksimal mungkin, karena semua ruang dan waktu melalui media harus dibayar mahal, sehingga kreator dituntut untuk menyampaikan pesan seefektif, efisien dan semenarik mungkin. Di sinilah peran komunikasi kreatif menjadi amat penting. Tanpa menghilangkan substansi kebenaran pesan, proses penyampaian pesan dirancang dan dieksekusi secara kreatif untuk menarik perhatian hingga menggerakkan hati khalayak sesuai strategi komunikasi merek atau produk.

Kreator terkadang menggunakan pendekatan-pendekatan absurd yang secara umum diketahui dan diakui absurditasnya oleh target khalayak, namun substansi pesan dalam klaim iklannya harus tetap benar. Misalnya sebuah minuman ringan yang mengklaim dapat menyegarkan, iklannya menggunakan pendekatan kreatif seolah-olah setelah meminumnya tanah yang dipijak berubah menjadi kolam air yang menyegarkan tubuh. Tentu saja tanah yang dipijak sekonyong-konyong berubah menjadi kolam adalah sesuatu yang absurd dan secara umum target khalayak dewasa yang menonton iklannya dapat memafhuminya, karena substansi pesannya bukanlah “tanah berubah kolam”, namun “minuman yang menyegarkan”.

Sebetulnya, iklan yang baik dan benar adalah iklan yang pendekatan kreatifnya diolah berdasarkan consumer (audience) insights. Contoh iklan di atas bisa jadi berdasarkan insights khalayak konsumen yang memaknai kesegaran seperti “nyebur di kolam ketika lagi gerah-gerah”-nya, sehingga kreatornya pun mengolah pendekatan kreatif iklan tersebut berdasarkan “makna kesegaran dari kacamata khalayak konsumen”. Dalam hal ini, tentu saja, tidak ada tindakan komunikasi yang koruptif, sepanjang substansi pesannya benar sesuai fakta produk, meskipun pendekatan komunikasi kreatifnya absurd. Kecuali jika fakta produknya bukan minuman menyegarkan, atau misalnya pendekatan komunikasi kreatifnya menggunakan testimonial, sementara model iklan yang dibayar menggunakan kesaksian (testimoni) palsu atau tidak benar, maka iklan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk komunikasi yang koruptif, karena kebenaran substansi pesannya sengaja ditiadakan.

Berbeda dengan konsep kebenaran dalam pemberitaan (jurnalistik), fakta dan substansi pesan berita maupun cara memberitakannya haruslah tanpa unsur persuasif, fiktif, apalagi absurd, karena pertama, berita bukan bertujuan membujuk atau membentuk persepsi tertentu sesuai benefit yang ditawarkan suatu produk, kedua, pemberitaan dalam suatu media tidaklah dibayar, sehingga peluang untuk menyampaikan pesan secara lengkap dan komprehensif sangat mungkin bahkan suatu keharusan.

Itulah mengapa dalam berita ada prinsip cover both sides, untuk menjamin obyektivitas dan bebas dari unsur persuasif.  Jika  sebuah berita dirancang dan disajikan untuk membentuk persepsi tertentu, terkesan membujuk khalayak untuk melakukan sesuatu, atau mewakili kepentingan tertentu, maka sebuah berita telah “mencuri” konsep kebenaran periklanan dan tentu saja tidak benar. Konsep kebenaran haruslah ditempatkan pada konteksnya.

Demikian pula dengan konsep keutuhan. Pesan yang utuh dalam periklanan adalah pesan yang maknanya jelas mewakili benefit atau fakta produk (tidak harus disampaikan secara lengkap, karena sesungguhnya makna “utuh” tidak sama dengan “lengkap”) dan tidak berusaha menipu khalayak konsumen, sedangkan pesan yang utuh dalam pemberitaan (jurnalistik) adalah pesan yang komprehensif sesuai fakta di lapangan, berimbang, tidak tendensius dan tidak ambigu (bias).

Pada periklanan, konsep keutuhan dan kebenaran lebih fokus pada substansi pesan (makna konten), sedangkan pada pemberitaan, konsep keutuhan dan kebenaran fokus pada substansi (makna konten) dan situasi (konteks) pesan. Situasi atau konteks di sini berarti kelengkapan informasi, obyektivitas, keberimbangan, ketidakbiasan dan ketidaktendensiusan (bebas kepentingan). Pada akhirnya, standar keutuhan dan kebenaran pesan seharusnya dipulangkan kepada khalayak penerima pesan. Komunikator harus memiliki empati dan mempraktikkan audience-centered communication, di mana kacamata nurani komunikator dalam perancangan maupun pelaksanaan kegiatan komunikasi harus diarahkan kepada dunia kepentingan khalayak, bukan semata dunia kepentingan komunikator, sehingga tidak saja akan menghasilkan komunikasi yang efektif, namun juga komunikasi yang tulus, luhur, transparan, bebas dari korupsi.