NASIONALISME IKLAN

Oleh: BAMBANG SUKMA WIJAYA

Bulan ini, setahun lalu, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika mengeluarkan sebuah peraturan yang mengharuskan para pembuat iklan untuk menggunakan sumber daya lokal. Sumber daya di sini bukan hanya menyangkut sumber daya manusia (model, kru, kreator, dan sebagainya), tetapi juga materi dan lokasi pembuatan harus di dalam negeri. Entah ada kaitannya atau tidak dengan hari kebangkitan nasional yang setiap tahun diperingati pada bulan Mei, peraturan tersebut cukup menyegarkan. Bukan saja mengusik rasa nasionalisme kita, tetapi juga dapat ‘menyelamatkan’ dan mengembangkan sekian banyak sumber-sumber daya lokal yang seharusnya memang lebih diberdayakan.

Namun, hingga setahun berlalu, peraturan tersebut rupanya tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Masih banyak iklan-iklan ber-‘sumber daya asing’ yang ditayangkan. Jangankan kru atau kreatornya yang berada di belakang layar, model yang muncul di iklan yang notabene asing pun masih sering kita jumpai. Apakah kita telah kehilangan rasa kebangsaan sehingga kita tidak memiliki power untuk bahkan sekadar menegakkan peraturan? Atau kita terlalu lemah untuk melawan pengaruh modal dan kekuatan ideologi asing di belakang iklan-iklan itu?

Krisis Kebangsaan

Sejak krisis ekonomi yang melanda negeri ini hampir 10 tahun lalu, ada yang seperti tak terperhatikan lagi dalam diri kita. Mata dan pikiran kita habis terfokus pada bagaimana lepas dari krisis berkepanjangan. Tidak hanya dalam lingkup kenegaraan, tetapi juga dalam lingkup kelompok maupun individu. Sehingga kita cenderung seperti menggunakan segala macam cara untuk bisa hidup, dan melupakan hati nurani dan harga diri sebagai bangsa yang berdaulat.

Dalam lingkup kenegaraan, kita bisa melihat beberapa kebijakan pemerintah yang dengan begitu mudah ‘menjual murah’ aset-aset bangsa untuk bisa membayar utang atau menutup kekurangan anggaran belanja negara. Tentu saja privatisasi bukanlah suatu hal yang tabu. Namun, sebagai bangsa yang memiliki harga diri, seharusnya langkah tersebut disertai aturan main yang lebih menguntungkan negara. Tidak terkesan ‘asal laku’ atau kepepet, sehingga negara memiliki daya tawar yang lemah. Demikian pula dengan kebijakan investasi yang lain. Krisis tidak harus membelakangkan kepentingan bangsa.

Keadaan tersebut diperparah dengan tingkah polah para politisi maupun aparatur negara yang masih suka ‘mengail untung di air keruh’. Bangsa kita tidak hanya makin rugi, tetapi makin terpuruk.

Maka apa yang terjadi? Alih-alih lepas dari krisis, rakyat malah semakin miskin dan terjepit. Tekanan ekonomi merebakkan bukan hanya berbagai penyakit fisik, tetapi juga penyakit jiwa. Berapa banyak kasus-kasus bunuh diri dan kekerasan dalam rumah tangga karena faktor kemiskinan. Belum lagi kasus-kasus asusila yang mempersetankan nilai-nilai luhur budaya timur demi isi perut. Mental dan moral anak bangsa tergerus. Mudah terpengaruh, mudah mengorbankan harga diri, bahkan mudah dikendalikan oleh kekuatan yang memiliki kekuasaan ekonomi.

Dalam keadaan daya tahan yang rapuh, masih adakah rasa kebangsaan itu? Jangan-jangan setelah krisis lewat, pekerjaan rumah kita berikutnya adalah mencari identitas dan harga diri bangsa yang lenyap.

Saya kadangkala terhanyut oleh buai mimpi visi 2030. Apakah kelak kita bisa sehebat Cina yang begitu dahsyat kemajuan ekonominya namun tetap mempertahankan identitas kebangsaannya, bahkan mampu ‘menundukkan’ penjajahan budaya negara-negara kuat meski tanpa campur tangan pemerintah?

Bukan rahasia lagi, banyak orang (tidak terkecuali dari bangsa-bangsa Barat) kini terpaksa harus menguasai bahasa Mandarin untuk bisa lebih sukses melakukan kontak ekonomi dengan macan Asia itu. Bukan sebaliknya, seperti di negara-negara berkembang lain termasuk Indonesia, warganya ‘dipaksa’ menguasai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan tenaga kerja atau mitra bisnis asing yang melakukan transaksi atau bahkan bekerja di dalam negerinya sendiri.

Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh menguasai bahasa asing. Sebab bagaimanapun tetap berguna untuk pergaulan internasional. Tapi pemujaan yang berlebihan, dan pemanfaatan yang tak proporsional dan tak adil, akan menjerumuskan kita pada perbudakan budaya yang mengenaskan.

Asing vs Lokal

Sudah bukan rahasia pula, bahwa kultur Barat sangat mewarnai iklim komunikasi maupun iklim organisasi perusahaan-perusahaan periklanan dalam negeri. Mereka yang mahir berbahasa asing akan bernilai lebih tinggi dibandingkan mereka yang gagap dalam berbahasa asing. Bahkan semua yang berbau Barat dianggap lebih berkelas.

Presentasi kepada klien lokal pun tetap dianggap lebih hebat bila disajikan dalam bahasa atau istilah-istilah asing (baca: Inggris), meskipun isinya belum tentu sehebat bahasanya. Sehingga tak heran, produk-produk iklan yang dihasilkan pun selalu mengorelasikan citra Barat dengan citra kelas atas yang hebat, dan citra lokal dengan citra kelas bawah yang kampungan.

Bukan hanya itu, perusahaan-perusahaan periklanan yang memiliki tenaga asing akan dianggap lebih bonafid daripada perusahaan yang hanya mengandalkan semata-mata tenaga lokal. Padahal, kenyataannya tidak semua tenaga asing itu berkualitas, baik secara kreatif maupun strategi, dan tidak semua tenaga lokal memiliki kualitas di bawah tenaga asing.

Namun karena harus tunduk pada kebijakan perusahaan dan karena persepsi ‘semua yang berbau asing itu lebih bagus’, maka tenaga-tenaga lokal harus bersedia ‘minggir’ dulu jika masih ada tenaga asing ‘yang mau lewat’. Meskipun untuk citra dan persepsi keliru tersebut, perusahaan –yang umumnya dimiliki orang-orang lokal—harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal.

Inilah harga sebuah irasionalitas dan rasa kebangsaan yang terlindas oleh imperialisme baru bernama ekonomi.

Advertisements